"VOX POPULI VOX DEI" Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.

Hasril Hertanto

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Lektor/ Assistant Professor

Hasril Hertanto adalah Staf Pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Biografi

Hasril Hertanto menjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2008. Hasril mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hasril aktif melakukan penelitian yang berhubungan dengan keahliannya, penelitian yang dilakukan antara lain: Penelitian tentang Administrasi Peradilan, Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu bersama KHN (2002); Studi Pembentukan Komisi Yudisial yang dilakukan bersama Mahkamah Agung  (2002); Maladministrasi Peradilan & Studi Kasus Pengaduan Masyarakat ke Komisi Ombudsman Nasional, kerjasama MaPPI dengan Komisi Ombudsman Nasional (2002); Standar Minimum Profesi Jaksa bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI dan KHN (2004); Pembaruan Kejaksaan: Pembaruan Organisasi Dan Tata kerja Kejaksaan RI, Pembaruan Rekrutmen Calon Jaksa, Pembaruan Sistem Pembinan karier Jaksa, Pembaruan Sistem Pengawasan Jaksa (Kerjasama antara MaPPI FHUI, Kejaksaan Agung RI dan KHN, 2005-2006); Sistem Database Internal Kejaksaan (Kerjasama antara MaPPI FHUI, Kejaksaan Agung RI & The Asia Foundation, 2006); Assesment  Kinerja Satu Tahun Agenda  Pembaruan Kejaksaan Agung RI 2006, Bidang pembinaan karier Jaksa; Baseline Survey Lembaga Pemasyarakatan (erjasama MaPPI, KRHN, LBH Jakarta, dan Partnership for Goverment Reform, 2007); Studi “Strategi Implementasi Pencegahan Conflict of Interest” (Kerjasama Center for Governance studies, IICG, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), April-September 2009); Penyusunan Kaidah-Kaidah Hukum dalam Putusan Pengadilan (Kerjasama Fakultas Hukum UI –Mahkamah Agung RI, 2009); Review Rekaman Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang diselenggarakan oleh Kemitraan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. (September-November 2009); dan Kajian Penyusunan Model Indikator Pemanfaatan Hibah Luar Negeri dari Pelaksanaan Strategi Nasional Akses Terhadap keadilan dan Rencana Aksinya di Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia, Mei – Desember 2010.

Selain itu, Hasril juga terlibat aktif dalam pengabdian masyarakat. Beliau kerap diminta menjadi narasumber dalam berbagai kajian ilmiah baik seminar, workshop dan diskusi diantaranya: Webinar Series Diseminasi Audit KUHAP “Diferensiasi Fungsional: Harapan vs Realita” (21 Desember 2022); Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (3 November 2022); Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tema Pelaksanaan Penyidikan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP (20 Juli 2022); Workshop Strategi Pembaruan Kejaksaan Menuju Jaksa Yang Berintegritas, Profesional, dan Akuntabel; Workshop Pemantauan Kinerja kejaksaan “Meningkatkan Pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan”; Seminar Pengawasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu– Penguatan Sistem Peradilan Pidana” BPHN (Palembang 2007); Kuliah Umum “Perkembangan Pembentukan Pengadilan Tipikor” (Universitas Trisakti 2007); Diskusi Indonesia Muda Institut dengan Materi “Mahkamah Agung dan Mafia Peradilan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi” (4 Oktober 2007); Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi versi Masyarakat” Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh (6 Septembar 2007); Kuliah Umum “Sosialisasi Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” (8 Juni 2010); Diskusi Publik RUU KUHAP: “Hakim Komisaris vs Praperadilan” ( 24 Maret 2010); Diskusi “Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara Dengan Pembebanan Kewajiban Pajak Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” (Komisi Pemberantasan Korupsi, 23 Mei 2019); Diskusi “Aspek Hukum Tindak Pidana Ringan di Perda Kawasan Tanpa Rokok. Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada hari Selasa, 11 Agustus 2020.

Selain menjadi staf pengajar, Hasril juga pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Media Dan Komunikasi MaPPI FHUI (2001-2004); Sekretaris Jenderal MaPPI FHUI (2004-2005); Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) periode 2006-2008; Anggota tim Implementasi UNCAC pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2006 dan Tenaga Ahli pada Komisi Kejaksaan tahun 2012-2014. Di lingkungan FHUI, beliau pernah menjabat sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008-2010); Ketua Lembaga Pengkajian Sistem Peradilan dan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Sekretaris Bidang Studi Hukum Acara Periode 2018-2022; Sekretaris Senat Akademik Fakultas Hukum Periode 2018-2023 dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Bidang Studi Hukum Acara Periode 2022-2026.

Kegiatan beliau lainnya adalah sebagai Anggota tim Implementasi UNCAC pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2006; Anggota Tim Perumus Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi versi  Masyarakat  Sipil (2007); Anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada In Acce Project (2007); Anggota Tim Implementasi United Nation Convention Againts Corrupition (UNCAC) – Bappenas (2006-2007); dan Tim Penilai dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009).

Pendidikan

  • Magister Ilmu Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
  • Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Mata Kuliah

  • Hukum Pembuktian
  • Etika dan Tanggung Jawab Profesi
  • Kapita Selekta Hukum Acara Pidana
  • Praktik Hukum Pidana
  • Hukum Acara Pidana
  • Klinik Hukum
  • Praktik Hukum PTUN

Publikasi

  • Hasril Hertanto, Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Editor, Penerbit Indonesia Judical Research Society, 2023.
  • Maria Isabel Tarigan, Rima Ameilia, Siska Trisia, Hasril Hertanto, Pos pelayanan hukum gratis di lembaga kejaksaan Republik Indonesia: masyarakat pemantau peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
  • Hasril Hertanto, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi; Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta 2020.
  • Hasril Hertanto, Indeks akses terhadap keadilan di Indonesia 2019.
  • Hasril Hertanto, Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 44 No. 1, 2016.
  • Reformasi Komisi Kejaksaan, dimuat di Harian Jurnal Nasional edisi 4 Maret 2010.
  • Hasril Hertanto, Mengadili Whistleblower. Jaringan Advokasi Untuk. Whistleblower, 2009.
  • Topo Santoso, Hasril Hertanto, Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi awal penerapan konsep pemasyarakatan); Jakarta: Tim Peneliti MaaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, 2007.
  • Hasril Hertanto, Meretas Asa dari Hakim Agung Baru 2007 diterbitkan oleh ICW-Koalisi Pemantau Peradilan.
  • Hasril Hertanto, Korupsi oleh Pejabat Non Publik, dimuat pada Harian Jurnal Nasional. Edisi 30 April 2007
  • Tugas Berat Sang Hakim Agung (Baru), dimuat di Harian Sindo edisi 10 November 2009.

Email

  • hasril.hertanto@ui.ac.id
Humas FH UI