"VOX POPULI VOX DEI" Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.
PORTAL UI

Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

Lektor Kepala / Associate Professor

Febby Mutiara Nelson adalah Staf Pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Email & Scientific IDs

  • febymutiara_n@yahoo.com
  • SCOPUS
  • Feby.mutiara@ui.ac.id
  • SINTA

BIDANG PEMINATAN

  • Hukum Acara
BIOGRAFI
PENDIDIKAN
MATA KULIAH
BUKU
JURNAL
KEGIATAN PENELITIAN

Febby Mutiara Nelson menjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2003. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum (Predikat Cumlaude) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain mengajar di program sarjana, beliau juga mengajar di Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saat ini, Dr. Febby adalah Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia (ALHI) sejak 2017-2021, Sekretaris Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengurus Pusat Lembaga Mediasi Bisnis Kamar Dagang Indonesia (Lembis Kadin),  Pengurus Pusat Perkumpulan Mediator Nsional Indonesia (MNI) dan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki).

Dr. Febby pernah menjabat sebagai Wakil Ketua LKBH-PPS FH UI (2004 – 2013), Dewan Penasehat LKBH-PPS FH UI (2014 – 2018), Sekretaris Bidang Studi Hukum Acara FH UI (2004 – 2013), Kepala Unit Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa (2013 – 2019). Selain itu Dr. Febby juga sering menjadi narasumber terkait Tata Kelola Laboratorium Hukum dan Pembuatan Modul terkait Mata Kuliah Kemahiran Hukum, tentang Bantuan Hukum  serta Sistem Peradilan Pidana. Dr. Febby juga menjadi reader Makalah Calon Anggota Komisi Yudisial dan juga menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinator Tingkat Menteri bersama Menkopolhukam tentang Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dr. Febby juga aktif dalam kegiatan Pengabdian masyarakat, bersama mahasiswa Street Law setiap semester melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat marginal baik di Indonesia maupun di Malaysia yang berkolaborasi dengan University of Malaya.

  • Doktor Ilmu Hukum (Dr.), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2019
  • Magister Hukum (M.H.), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006
  • Sarjana (S.H.), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2001
  • Praktek Hukum Pidana
  • Praktek Hukum Perdata
  • Hukum Acara Pidana
  • Klinik Hukum Pidana
  • Klinik Hukum Perdata
  • Klinik Hukum Street Law
  • Kapita Selekta Hukum Acara Perdata
  • Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian
TahunJudulISBN
2022Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek978-623-0907-41-8
2022Perlindungan Hak Hak Perempuan dan Anak Untuk Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan, dengan Judul : “Politik Kriminal Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia”978-623-6243-23-7
2022Prosiding Perkembangan Azas, Teori Serta Praktik Hukum Pidana Dan  Kriminologi DI Masa Pandemi Covid -19: “ Praktek Persidangan Online dan Jaminan due process di masa Pandemi”978-623-5257-21-2
2020Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia978-623-231-225-8
2019Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi978-979-007-898-7
2018Modul Pelatihan Paralegal (Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Hukum Serta Psikologis)978-602-587-1030
2012Skandal Bank Century Rekayasa Bail-Out 6,7 Triliun978-602-17219-1-9
TahunJudulKeterangan
2022In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in IndonesiaHassanuddin law ReviewE-ISSN;2442-9899, Volume 8, Agustus 2022.  (Scopus Q4)
2022Praktik Persidangan Online dan jaminan due process di masa pandemi ; Prosiding Perkembangan Asas, Teori serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di masa Pandemi Covid-19Publica Indonesia Utama, 2022. ISBN : 978-623-5257-21-1
2021Principle of Simple, Speedy, and Low-Cost Trial and The Problem of Asset Recovery in IndonesiaIndonesia Law Review Volume 11 Number 2DOI: 10.15742/ilrev.v11n2.1, 31-8-2021
2021Challenges of law and Governance in Indonesia in the Disruptive Era II: “Corporate Corruption Countermeasure in Indonesia : Is Supreme Court Regulation 13/2016 Sufficient?Nova science publisher, Inc Newy YorkISBN 978-1-53619-129-5, 2021
2021Indonesian Penal Policy of Information Disorder : The Paradigm ShiftBIS-HSS 2020, 2021DOI 10.4108/eai.18-11-2020.2311811
2021Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di IndonesiaJurnal Rechts Vinding BPHN, Volume 10ISSN 2089-9009, 2021
2021Striking a Balance Between Legal Certainty, Justice and Utility To End The Clash Between Bankrupty and Criminal Proceedings in Court Decisioan No.11/PDT.SUS-Gugatan lain-lain/2018/PN.JKT.PS and No.3 K/PDT.SUS-Pailit/2019Journal of Indonesian Legal Studies, Published by faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Vol. 6ISSN 2548-1584, 2021
2020Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia Suatu Telaah KonseptualJurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 (2020)e-ISSN : 2746-7643
P-ISSN : 2746-7651
2020Plea Bargaining in Corruption Cases : A solution for the Recovery of Financial Losses by Indonesia?Pertanika Journal of Social Science snd Humanities, Vol. 28 Iss. 2 : 1233-1248 (2020)ISSN : 0128-7702
e-ISSN : 2231-8534
2019Pengembalian Kerugian Keuangan Negara : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution   Agreement?Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 6 No. 2 (Desember 2019)ISSN : 1410-0614
e-ISSN : 2684-9941
2019Penjatuhan Pidana Bagi Korporasi di Indonesia : Sebuah DilemaArtikel di kolom Opini Hukum Online, dimuat tanggal 12 Agustus 2019https://www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt5d50f47b243dc/ penjatuhan-pidana-bagi-korporasi-di-indonesia –sebuah-dilema-oleh–febby-mutiara-nelson/
2018Indonesian pre-trial: Can it fulfill the rights of the victims of an unfair to restoration?Law and Justice in a Globalized World Taylor & Francis Group, LondonISBN : 978-1-138-62667-6
2017Legal Dualism And Incosistency Regarding Inmates’ Right : A Review of The     Implementaton of Government Regulation Number 99 of 2012Indonesian Law Review, Vol. 7, No. 2 : 208-228 (2017)ISSN : 2088-8430
e-ISSN : 23562129
2017The Idea Of Preventing Corporate Corruption Through Deferred Prosecution Agreement  (DPA) In IndonesiaProceeding Converence ADVED 2017 – 3rd  International Conference on  Advances in Education and Social Science, 9-11 October 2017, Istanbul, TurkeyISBN : 978-605-82433-0-9
Mitra Bestari :
  1. Mitra Bestari Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
  2. Mitra Bestari Jurnal ”Ius Poenale” Fakultas Hukum Universitas Lampung
  3. Mitra Bestari Jurnal “Yustika” Universitas Surabaya
  4. Mitra Bestari “ Sriwijaya Law Review “, Universitas Sriwijaya
Editor:
  1. Managing Editor Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( Dharmasisya)
  2. Editor Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi
TahunKeterangan
2022Penelusuran, Penyitaan dan Pemulihan Aset Kripto Sebagai Barang Hasil Tindak Pidana Pada Perkara Pencucian Uang
2022Urgensi Perumusan Konsep Persidangan Elektronik Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia
2021Kajian Perbandingan Hukum Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Antar Negara (BPK Indonesia, ARK Belanda, BRH Jerman dan CDC Perancis)
2020Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Siber : Perbandingan dengan Beberapa Negara
2019Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan : Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement
2018Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak  Pidana Pencucian Uang : Pemetaan Terhadap Aktor-Aktor Profesional Dalam Tindak Pidana Korupsi
2017Kajian Hukum Meminimalisir / Mitigasi Potensi Resiko yang Muncul Dari Penerapan Pasal 41 ayat (1) UU PPKSK
2017Mekanisme Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Untuk Pengurangan Beban Perkara
2015Permasalahan Pemenuhan Hak Narapidana Pasca Pengesahan PP 99/2012 Ditinjau Dari Konsep Pemidanaan di Indonesia
2012Efektifitas Lembaga Praperadilan Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Dari Korban Unfair Trial. Sumber Dana E2J USAID
2012Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pailit di Indonesia, Perbandingan dengan Ketentuan Hukum Kepailitan di Thailand
2011Menganalisa dan Menganotasi Putusan Mahkamah Agung RI. Sumber Dana  Mahkamah Agung RI
2006Penelitian Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Tingkat Pengadilan Negeri Menurut UU No.8 Tahun 1999 dan PERMA No.1 Tahun 2006
2005Hukum Pembuktian pada Pemeriksaan Hasil Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Constitution Court – Faculty of Law University of Indonesia, Lembaga Kajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan di Indonesia
2004Penelitian tentang Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia
2004Penelitian mengenai Legal Reform  di negara berkembang yang bekerjasama dengan USAid
2004Penelitian tentang Mahkamah Pelayaran
2004Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia