"VOX POPULI VOX DEI" Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.

GURU BESAR / PROFESOR

Email & Scientific IDs

BIDANG PEMINATAN

  • Hukum Administrasi Negara
  • Hukum Perburuhan
BIOGRAFI
PENDIDIKAN
MATA KULIAH
BUKU
JURNAL
PUBLIKASI POPULER

Aloysius Uwiyono menjadi staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam bidang hukum perburuhan sejak 1983. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum serta gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Hukum Perburuhan Universitas Indonesia dianugrahkan pada 1 November 2002.

Selama menjalankan karir akademik, Prof. Uwiyono sangat aktif melakukan berbagai kegiatan penelitian mengenai hukum perburuhan hingga berbagai masalah ketenagakerjaan, diantaranya : Peranan Serikat Buruh di Indonesia (FHUI, 1982), Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia, (1983), The Problem of Transfer of Technology (Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan BPPT, 1984), Peranan Pemerintah dalam Upaya Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pemantapan Hubungan Perburuhan di Indonesia (1989), Studi Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia dengan Belanda (1991), Hukum dan Pelacuran : Studi kasus di Wilayah DKI Jakarta (FH-UI 1992), Analisis dan Evaluasi Hukum Pekerja di Sektor Informal (BPHN1993), Aspek Hukum Kartu Kredit di Indonesia, (FH-UI dan BI, 1994), Peranan dan Fungsi Pemerintah DKI Jakarta dalam Penanganan Masalah Ketenagakerjaan, (PEMDA DKI dan LPPM-UI, 1997), Analisis Terhadap Peranan KKB dalam Mendorong Terciptanya Industrial Peace di DKI Jakarta, (FH Universitas Pancasila, 1994), Analisis dan Evaluasi Hukum  terhadap Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, (BPHN, 1995), Analisis dan Evaluasi Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Musiman, (BPHN, 1996), Analisis dan Evaluasi Hukum Pelayanan Terpadu terhadap Perijinan Ketenagakerjaan, (BPHN, 1997), Analisis dan Evaluasi Hukum Ketenagakerjaan Khususnya Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, (BPHN, 1998), Analisis dan Evaluasi Hukum Pajak Penghasilan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, (BPHN, 1999), Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, (BPHN, 1999), Analisis dan Evaluasi tentang Perlindungan Hukum terhadap tenaga profesi, (BPHN, 1999), Pemogokan di Indonesia: Suatu tinjauan perbandingan hukum (2001), Kajian dan Implementasi Peraturan Ketenagakerjaan Dalam Bisnis Pengiriman Tenaga Kerja Wanita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan/World Bank (2003), dan Tinjauan Yuridis Outsourcing Pasca Permenakertrans No.19 Tahun 2012 (FHUI, 2015).

Prof.  Uwiyono juga aktif terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat terutama sebagai narasumber dalam berbagai forum seminar ilmiah atau lokakarya tentang masalah Perburuhan, diantaranya: Seminar Nasional Perlindungan Hukum Bagi TKI ABK ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perburuhan (2015), Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Rapat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja (2015), Kegiatan FGD Penyusunan Pokok-pokok Pikiran review UU No. 2/2004 (2015), Pendidikan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc PHI di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia (2015), Seminar Nasional Sehari Evaluasi Sistim Ketenagakerjaan Pemerintah Jokowi-JK dalam menghadapi Persaingan Global Ekonomi sesuai Pasal 27 UUD 1945 NKRI, DPP MKGR bekerjasama dengan MPR-RI (2016), Perspektif Hubungan Industrial menyongsong Visi Indonesia 2025,Pelatihan Industrial Relation Certification Program (2016), Effektivitas UU No.13/2003 tentang KetenagakerjaanKegiatan Pengumpulan Data dan Informasi dalam rangka Pemantauan, Badan Keahlian DPR-RI (2016), Tinjauan Kritis UU No. 37/1999 terkait dengan Buruh Migran, Kegiatan Finalisasi Naskah Akademis Revisi UU Hubungan Luar Negeri (2017), Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Penghentian & Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri berdasarkan KEPMENAKER No. 260/2015(2017), Problematika Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penempatan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, OMBUDSMAN Republik Indonesia (2017), Landasan Hukum Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Kementrian Tenaga Kerja RI (2017), Jenis-jenis Perjanjian Outsourcing dan Permasalahan yang timbul dalam praktek”, Acara Legal Preventive Program PERTAMINA Tahun 2017, Legal Counsel and Compliance PT. PERTAMINA (Persero)2017,Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Outsourcing (2018), Sudut Pandang Yuridis Mogok Kerja dan Akibat Hukumnya, Kementrian Tenagakerja dan Transmigrasi RI, Sekretaris Jenderal, Biro Hukum, Swiss Belresidences, Kalibata, Jakarta, 2 Maret 2018,Hukum Ketenagakerjaan Pada Era Ekonomi Digital (2018), Quo Vadis Transportasi Online di Indonesia?, Diskusi Publik Djoko Soetono Research Center FHUI (2018), Pendidikan dan Latihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019), Optimalisasi Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Konsiliator & Arbiter Hubungan Industrial (2019), Seminar Nasional Perlindungan Pekerja Cyber, (Fakultas Hukum Universitas Mataram, 20200, Tata Cara Penyelesaian Perkara Perselisihan Industrial berdasarkan Undang-undang No: 2 Tahun 2004, Penataran Penyelesaian Hubungan Industrial, Markas Besar Angkatan Udara Dinas Hukum, di Jakarta, 12 Maret 2020.

Perjalanan karir akademik  Prof. Uwiyono telah mendapat pengakuan dari lembaga pendidikan di dalam negeri diantaranya: Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dosen Tidak Tetap Program Pascasarjana Fakultas Psychologi Universitas Indonesia, Dosen Tidak Tetap Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dosen Tidak Tetap Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dosen Tidak Tetap Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta .

  • Doktor Ilmu Hukum (Dr.), Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2001.
  • Magister Ilmu Hukum (M.H.) , Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 1989.
  • Sarjana Hukum (S.H.), Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 1981.
  • Hukum Perburuhan
  • Hukum dan Migrasi Tenaga Kerja
  • Kapita Selekta Masalah Perburuhan
  • Metode Penelitian
  • Politik Hukum
  • Teori Hukum
  • Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir
  • Teori Hukum Administrasi Negara (Program S3)
  • 2021: Buku, Alih Daya (Outsourcing) Undang-undang Cipta Kerja, dalam Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0, Pokok-pokok Pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum, H. Joni Emirzon. et.al, Penerbit: PT. Raja Grafindo, Depok.
  • 2020: Buku, Asas-asas Hukum Perburuhan, Djokosoetono Research Center dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edisi Kedua Cetakan ke-4 , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
  • 2014: Buku, Asas-asas Hukum Perburuhan, Penerbit Rajawali Pers.
  • 2014: Buku, Asas-asas Hukum Perburuhan, Penerbit Raja Grafido Persada.
  • 2011: Buku, Ketidakpastian Hukum Pengaturan Outsorcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit Direktorat Jendral Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
  • 2008: Buku, Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kerja Akibat Privatisasi, Penerbit BPHN Dep Hukum dan HAM, Jakarta.
  • 2004: Buku, Penegakan Standar Pengelolaan Pengiriman TKW Keluar Negeri Laporan Akhir, Penerbit S.L: S.A.
  • 2003: Buku, Penegakan standar pengelolaan pengiriman TKW ke luar negeri pengkajian atas implementasi peraturan ketenagakerjaan dalam bisnis pengiriman TKW (TOR 6A), Penerbit Bank Dunia.
  • 2003: Buku, Peranan Hukum Perburuhan Dalam Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh, Penerbit Fakultas Hukum UI.
  • 2003: Buku, Asas-asas Hukum Perburuhan, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
  • 2002: Buku, Perkembangan Co-determination di Jerman, dalam HP Rajagukguk, “Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan”, Penerbit Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  • 2001: Buku, Hak Mogok di Indonesia, Penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  • Artikel: Politik Hukum UU Ketenagakerjaan Sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil UU Cipta Kerja Perkara 91/PUU-XVIII/2020, Jurnal Justisia, Vol. 9 Nomor 5, 2022.
  • Article: “Wages Suspension of Workes During the Process of Termination: Legal Review of Indonesian Law Concerning, Webology Journal, Volume 19 No. 1, 2022.
  • Artikel: “Analisis Yuridis Pertentangan Aspek Kaedah Otonom (Perjanjian Kerja Bersama dengan Kaedah Heteronom (Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, Rinto Eduat Paulus Sitorus, Aloysius Uwiyono, Dalam Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam AL-MASHLAHAH, Acredited Sinta 3: Number 23/E/KPI/2019, Vol. 10. No.01 (2022).
  • Artikel: “Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, 2018.
  • Paper: “The Informal Sector: Employment Dilema and Solution”, IOP Publishing Ltd, 2018.
  • Artikel: “Implikasi Hukum Pasar Bebas dalam Kerangka AFTA terhadap Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, 2017.
  • Artikel: “Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dikaitkan dengan Pola Hubungan Perburuhan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017.
  • Artikel: “Partisipasi Buruh dalam Hubungan Kemitraan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2017.
  • Artikel: “Masalah Perselisihan Pemburuhan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 15 No. 5, 2017.
  • Artikel : “Mekanisme Penetapan Kebijakan Pengupahan di Indonesia: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
  • Artikel: “Catatan Tentang Konvensi PBB Tahun 1990 Mengenai Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya”, Penerbit FHUI, 2014.
  • Artikel: ‘Ketidakpastian Hukum Pengaturan Outsourcing dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003”, Indonesian Journal of Legislation, Vol. 8 No. 3 – September 2011.
  • Artikel: “Reformasi di bidang Ketenagakerjaan”, Jurnal Legislasi Indonesia, 2011.
  • Artikel: “Indonesia Labor Law Reform Since 1998”, Indonesia J.Int’l, 2007.
  • Artikel: “Indonesian Labor Law Reform since 1998”, Institute Developing Economies Japan External Trade Organization (IDE-JETRO), Chapter VII, page 195-212, edited by Naoyoki Sakumoto and Hikmahanto Yuwana, Printed by Faculty of Law University of Indonesia Press, 2007.
  • Artikel: “Catatan tentang Konvensi PBB tahun 1990 Mengenai Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya”, Indonesia J.Int’l, 2004.
  • Artikel: “Peranan Hukum Perburuhan Dalam Era Globalisasi”, Indonesia J. Int’l, 2003.
  • Artikel: “The Role of Law in Labor Field in the Globalization Era”, Indonesia J.Int’l, 2003.
  • Artikel:”Implikasi Hukum Pasar Bebas Dalam Kerangka AFTA terhadap Hukum Ketenagakerjaan”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, Januari-Februari 2003.
  • Artikel:”Implikasi Undang-Undang No: 13 Tahun 2003 terhadap Iklim Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No. 5 Tahun 2003.
  • Artikel:”Partisipasi Buruh dalam Hubungan Kemitraan”, Majalah Hukum dan Pembangunan, No: 2 Tahun XXXII, April-Juni 2002.
  • Artikel:”Mekanisme Penetapan Kebijakan Pengupahan di Indonesia: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No: 18, Vol. 8, Oktober 2001
  • Artikel:” Serikat Pekerja dan Peningkatan Hak-hak Asasi serta Standar Ketenagakerjaan di Indonesia”, Jurnal Studi Indonesia, Vol. 10 No: 1 Tahun 2000.
  • Artikel: “Pandangan Hukum dalam Upaya Mengatasi Konflik Ketenagakerjaan dalam Sistem Hubungan Industrial Pancasila”, Jurnal Hukum & Pembangunan , 1997.
  • Artikel: “Eksistensi Pemogokan Ditinjau dari Pandangan Liberal, Marxis, serta Ensiklik Sisial Rerum Novarum dan Quadragesimo Anno”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 1994.
  • Artikel: “Lokalisasi dan Hukum: Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Prektek Bertahannya Pelacuran di DKI Jakarta”, National Epidemiology Network, Health Research Centre, University of Indonesia, 1992.
  • Artikel: “Masalah Perselisihan Perburuhan di Indonesia”, Majalah Hukum dan Pembangunan, No: 5 Tahun XV, Oktober 1985.
  • Artikel: “Pertimbangan Sosial, Ekonomi, dan Politik Putusan P4 Pusat lebih besar jika dibandingkan dengan Pertimbangan Hukumnya”, Majalah Hukum dan Pembangunan, Mei 1983.
  • P3HKI Mengadakan FGD RUU KIA Sesi 1 Implikasi Ketenagakerjaan,, p3hki.com, 22 Agustus 2022
  • Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah? , Hukumonline.com, 16 Maret 2022
  • Pakar: Paradigma UU Sertifikat Pekerja Harus Diubah, Hukumonline.com, 20 Januari 2022.
  • Prof Aloysius Uwiyono: Revisi UU Cipta Kerja Perlu Benaho Aturan Outsourcing, Hukumonline.com, 26 Januari 2022.
  • Dinamika Ketentuan Hukum tentang Pesangon, Hukumonline.com, 2007.
  • Pelaksanaan Undang-Undang PPHI dan Tantangannya, Hukumonline.com, 2004.
  • Penyalur TKI relatif Buta terhadap Hukum Negara Tujuan, Mutiara, Tahun XXXI, 28 Oktober-3 November 1997.
  • Tanya-Jawab tentang Mekanisme Penyelesaian Keluh Kesah dan Arbitrase Sukarela di bidang Ketenagakerjaan, Jakarta : AAFLI, 1996.
  • Dokumen Dasar Arbitrase Ketenagakerjaan, Jakarta :AAFLI, 1996.
  • Dialektika Hukum Perburuhan, Warta Hukum dan Masyarakat, No: 1 Tahun I, November 1993.
  • Peranan Pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja melalui Pemantapan hubungan perburuhan, LP3 ES, Desember 1992.
  • Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dikaitkan dengan Hubungan Perburuhan, Majalah Hukum dan Pembangunan No: 5 Tahun XII, Oktober 1992.
  • Kapankah Hak Veto Menteri Tenagakerja atas putusan P4 Pusat dilaksanakan, Berita Buana, 4 April 1989.
  • Hukum Perburuhan, Majalah Media Pekerja Indonesia, Oktober 1986.
  • Berhakkah Menteri Tenagakerja memutuskan hubungan kerja terhadap buruh?, KOMPAS, 31 Agustus 1986.
Humas FH UI