Kelompok Riset Hukum Tata Negara Darurat

Profil

Kelompok riset ini merupakan wadah pengembangan keilmuan hukum tata negara darurat. Ruang lingkup keilmuan tersebut mencakup permasalahan kontekstualisasi konsep hukum tata negara darurat situasi ketatanegaraan antara lain pelaksanaan sistem pemerintahan dalam kondisi darurat, perlindungan hak asasi manusia dalam kondisi darurat, dan situasi yang menjadi landasan pemberlakuan hukum tata negara darurat. Pengembangan keilmuan ini diharapkan dapat menghasilkan alternatif kebijakan kepada para pemangku kepentingan

Bidang Penelitian

  • Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat
  • Peran Setiap Cabang Kekuasaan di masa darurat
  • Perlindungan Hak Asasi Manusia di masa darurat
  • Permasalahan Kewarganegaraan di masa darurat arurat
  • Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merespons kondisi kedaruratan
  • Tata kelola pemerintahan di masa kedaruratan

Kegiatan Rutin

  • Membuat Seminar Umum terkait dengan penyebarluasan permasalahan Hukum Tata Negara Darurat dalam isu – isu kontemporer
  • Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mendiskusikan konfigurasi kedaruratan untuk merespons peristiwa aktual yang terjadi di Indonesia
  • Melakukan asistensi pembentukan naskah akademik dan/atau naskah peraturan berkaitan dengan penerapan Hukum Tata Negara Darurat pada regulasi sektoral
  • Membuat Naskah Rekomendasi Kebijakan kepada pemangku kepentingan dalam merespons situasi ketatanegaraan terkini dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat
  • Menyelenggarakan diskusi rutin kluster riset sebagai wadah dalam menginisiasi dan memantau perkembangan riset yang dilakukan
  • Pengembangan Modul Ajar dan Buku Teks bertema Hukum Tata Negara Darurat

Target

  • Memperoleh hibah riset sebanyak 3 proposal dengan tema riset yang berbeda – beda
  • Membuat publikasi jurnal nasional bereputasi sebanyak 2x setiap tahunnya dan 1x setiap tahunya untuk jurnal internasional bereputasi.
  • Membuat publikasi artikel populer di media massa nasional sebanyak 1x setiap bulannya
  • Membuat rekomendasi kebijakan 1x setiap tahunnya
  • Membuat modul pengajaran atau buku teks 1x setiap tahunnya Rekomenasi Kebijakan