Dr. Suparjo Sujadi, S.H., M.H.

Dr. Suparjo telah menjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sejak tahun 1997. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan pengalaman panjang dalam bidang pengajaran dan penelitian, Dr. Suparjo mengkhususkan diri dalam hukum agraria, dengan fokus utama pada berbagai aspek hukum pertanahan.

Komitmennya dalam aktualisasi keilmuan di tingkat internasional dimulai pada tahun 2003, ketika beliau diundang sebagai Initial Fellow di Asian Law Institute (ASLI) NUS Law School, Singapura. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menjadi dosen tamu di program Master of Design and Environment, NUS. Pada tahun 2004, Dr. Suparjo membawakan country-paper atas undangan Library of Congress, Republik Vietnam, dalam seminar bertajuk “Laws on Real Estate Trading”. Selanjutnya, pada tahun 2007, beliau turut serta dalam presentasi internasional di University of Washington School of Law dalam forum seminar untuk memperingati Emeritus Profesor Daniel S. Lev.

Di tingkat nasional, Dr. Suparjo memimpin tim peneliti Fakultas Hukum UI yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menyusun kajian untuk perumusan Rancangan Peraturan Menteri sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (2021). Selain itu, beliau aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pembicara ahli di berbagai forum ilmiah dan kebijakan publik, termasuk:

• ⁠Pembahasan aspek hukum pertanahan dalam penyusunan Rencana Ibu Kota Baru di Kementerian PPN/Bappenas RI (2019).
• ⁠Diskusi Hukum Pertanahan Indonesia dan Prospek Pasar Bersama ASEAN di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018).

Dr. Suparjo juga merupakan pendiri sekaligus Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pancasila di Djokosoetono Research Center, yang berfokus pada pengembangan kajian hukum berbasis nilai-nilai Pancasila. Beliau memimpin penelitian Fakultas Hukum UI yang bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengeksplorasi relevansi nilai-nilai Pancasila dalam:

• ⁠ ⁠Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (2019).
• ⁠ ⁠Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2020).

Saat ini, beliau tengah menyiapkan pengembangan (Blue Print) Keilmuan Hukum Agraria untuk mendukung pembentukan Bidang Studi Hukum Agraria dan Tata Ruang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.