"LEX PROSPCIT, NON RESPICIT" Hukum melihat ke depan, bukan kebelakang.
Portal UI

Tri Hayati

Dr. Tri Hayati, S.H, M.H

Lektor Kepala / Associate Professor

Tri Hayati adalah Staf Pengajar di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Biografi

Tri Hayati adalah menjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1986. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saat ini Dr. Tri menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009-2014), dan juga sebagai anggota Senat Universitas Indonesia (2009-2014). Sebelumnya beliau pernah menjadi Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Ketua Center for Law and Good Governance Studies FHUI, Ketua Sub Program Sarjana Kelas Internasional, Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi FHUI, Ketua Sub Program Magister, Ketua Sub Program Doktor, dan sebagai Wakil Ketua Program Pascasarjana FHUI.

Dr. Tri terlibat aktif dalam berbagai kegiatan akademis yang berkaitan dengan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Perizinan di Sektor Pertambangan, dan juga mendalami Hukum Administrasi Kepegawaian dan Birokrasi Pemerintahan.

Keahlian dalam bidang keilmuan, mendalami hukum administrasi Negara, khususnya Hukum Perizinan di sektor Hukum Pertambangan. Beliau memiliki pengalaman penelitian, pengabdian masyarakat dan praktek pembuatan peraturan perundang2an di sektor pertambangan yang mendalam. Pengalaman tersebut antara lain: Tim Perumus Rancangan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (amandemen UU Nomor 11/1967), Departemen Pertambangan (Tahun 2000-2005); Anggota Tim Perumus Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi (amandemen UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960); Tim Pembentukan Rancangan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi (Amandemen UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, Tahun 2014-2015); Tim Pembentukan Rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (Amandemen UU Nomor 4 Tahun 2009, Tahun 2014-2015); Ketua Tim pembentukan Naskah Akademis Amandemen UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (kerjasama dengan Indonesian Mining Association), serta Anggota Tim dalam pembentukan beberapa peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas serta terakhir pembentukan RPP tentang “Pelimpahan Kewenangan” yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Juga pengalaman sebagai narasumber pembekalan aspek Legal drafting terkait: Evaluasi PERDA-PERDA Pertambangan di di Pemda (2014), Pelimpahan tugas Dekonsentrasi kepada Gubernur (2014), Renegosiasi kontrak Freeport (2014), Pembuatan Nota Kesepahaman Bersama K/L terkait sumber daya alam di KPK (2013), Pembekalan aspek Legal Drafting terkait PERDA Pertambangan kepada Dinas-dinas Pertambangan di Indonesia, yang dilaksanakan di BATAM, di Ujung Pandang, di Bogor, di Medan, di Dirjen Minerba.

Beliau juga mendalami hukum administrasi kepegawaian dan Birokrasi Pemerintahan dengan pengalaman antara lain: sebagai Tim Inti Perumus RUU Administrasi Pemerintahan, Kementerian PAN dan RB, yang lahir menjadi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tahun 2004 – 2013); Ketua tim perumus RPP Diskresi Pejabat Administrasi Pemerintah dan RPP upaya administrasi, yang dipersiapkan menjadi peraturan pelaksanaannya (Tahun 2008); Inventarisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor UU Pemda, 2010; Tim Pembuatan RPP pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang “ASN”, yaitu RPP tentang “Pangkat dan jabatan”, tentang “Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara”, tentang “Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan, Dan Fasilitas lain bagi Pegawai Negeri Sipil”, tentang “Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil”, di Kementerian PAN dan RB, Januari – April 2014.

Pendidikan

  • Doktor (Dr), Program Doktor Ilmu Hukum FHUI, 2011
  • Magister Hukum (M.H), Program Magister Ilmu Hukum FHUI, 1994
  • Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984

Mata Kuliah

  • Hukum Administrasi Negara
  • Hukum Birokrasi dan Kepegawaian
  • Hukum Pelayanan Publik
  • Hukum Pajak
  • Hukum Perizinan
  • Hukum Pertambangan
  • Hukum Migas
  • Hukum Birokrasi dan Good Governance

Buku

  • 2005: Administrasi Pembangunan, Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaannya. (Penulis: Tri Hayati, Harsanto Nursadi dan Andhika Danesjvara). Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
  • 2005: Hukum Administrasi Negara (Penulis: Tri Hayati et.el, Editor: Sri mamudji)
  • 2007: Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi (Penulis: Tri Hayati, et.al. Editor: Sri Mamudji)
  • 2012: Perizinan Pertambangan di Era reformasi Pemerintahan Daerah, studi Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka (Penulis: Tri Hayati). Penerbit: Badan Penerbit FHUI
  • 2015: Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Di Bawah rezim UU Nomor 4 Tahuan 2009. (Penulis: Tri Hayati) Penerbit: Pustaka Obor Indonesia.
  • 2016: Hukum Administrasi Negara Sektoral (Penulis: Tri Hayati, et.el. Editor: Harsanto Nursadi) Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
  • 2017: Hukum Administrasi Negara Sektoral (Penulis: Tri Hayati, et.al. Editor: Harsanto Nursadi) Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

No.

Judul

Penulis

Keterangan

Thn

1.

Why Reclamation Bonding Mechanism Fail in Indonesia

Tri Hayati, Andri Gunawan, Conrado

Journal of Energy and Natural Resources Law, Vol.18.

2020

2.

Domestic Beneficiation Policy in Mining Sector: a Case Study of Indonesia.

Genio Francisca dan Tri Hayati

Jurnal of Critical reviews 7 (7).

2020

3.

The Impact of Changes Authority for Marine Resources Management in Local Government.

 

Rositas dan Tri Hayati

Journal of Andvanced Scince and Technology Vol.29, No.8

2020

4.

Kewenangan Pengelolaan pertambangan di Era Reformasi dan Implikasinya terhadap Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945

 

Tri Hayati

Book Chapter 70 Tahun Jufrina Rizal

2020

5.

A New Contracting System in the Indonesian Oil and Gas Sector”.

Brigitta Manohara dan Tri Hayati

Jurnal Environtmental Policy and Law, 49/1 IOS Press

2019

6.

Abuse of Authority by Government Official: Controversy between Administrative and Criminal Sanctions.

Tri Hayati

Jurnal of Legal Ethical and Regulatory Issues, Volume 22, Issue 5

2019

7.

Management of Natural Resources on the Just Basis : A Study on Empowered Authority for Coastal Villages in Using Natural Resources along Coastal Areas in Banyuwangi, Indonesia.

Nurul Fajri dan Tri Hayati

Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Volume 131.

2019

8.

Paradigma Penggunaan Diskresi Dalam UU Administrasi Pemerintahan

Tri Hayati

Book Chapter Purnabakti Prof Maria Farida

2019

9.

Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Pemerintah, Kajian perizinan Pertambangan

Tri Hayati

Book Chapter Diskursus Hukum untuk Kesejahteraan

2019

10.

Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam

Tri Hayati

Jurnal Hukum dan Pembangunan, FHUI

2019

11.

Utilizing Natural Resources of Geothermal for Villagers Welfare”. E3S Web of Conferences 74,03002 (Tahun 2018)

Syahriati dan Tri Hayat

Proceeding of International Conference: E3S Web of Conferences 74,03002

2018

12.

Paradox of Groundwater Tax Collection

Eka Sri Sunarti dan Tri Hayati

Proceeding International Conference (ICLAVE): Law and Justice in Globalized World, 119 (126), 119-126

2018

13.

A Study on Empowered Authority for Coastal Villages.

Nurul Fajri dan Tri Hayati

ICLGG, ISSN: Part of Series: ASSEHR, ISSN: 2352-5398, Vol:131. ISSBN.978-94-6252-567-2

2017

14.

Position of Nagari as Self Governing Community and Local Self Government within the Unitary State of the Republic of Indonesia

Laily Fitri dan Tri Hayati

Proceeding International Conference APRISH

2017

15.

Renewable Energy Governance : Geothermal and Suistanable Development Policy in Indonesia

Genio Ladyan dan Tri Hayati

Artikel disampaikan pada International Conference ICLAVE

2017

16.

Analisis Yuridis terhadap Efeisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

Tri hayati

Majalah Hukum dan Pembangunan

2017

17.

Serius Mewujudkan Tujuan UU Minerba

Tri Hayati

Jurnal Adyaksa

2015

18.

Authority for Mineral and Coal Management in the Era of Regional Autonomy and Its Implications in View of Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Consitution

Tri Hayati

Majalah ILREV, FHUI

2014

19.

Perbedaan Pemahaman Pengertian Kuasa Pertambangan di kepulauan Bangka

Tri Hayati

Harian Bangka Pos

2008

20.

Kelemahan Paket Kebijakan Perpajakan Tahun 2000

Tri Hayati

Majalah Indonesian Tax review

2007

21.

Deregulasi dan Debirokratisasi Sistem Perijinan di Indonesia

Tri Hayati

Majalah Hukum Universitas Nasional

2006

22.

Pilkada dalam Era Reformasi Pemerintahan daerah, pasca Putusan MK tentang Pilkada

Tri Hayati

Majalah Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 2 Nomor 1

2005

23.

Posisi Hukum Badan Pengadilan Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia

Tri Hayati

Majalah Hukum dan Pembangunan

2004

Email

  • tyatie@ui.ac.id

Scientific IDs

  • Scopus ID : 57205210876
  • Sinta ID : 6033940
  • Google Scholar: tri hayati