"LEX PROSPCIT, NON RESPICIT" Hukum melihat ke depan, bukan kebelakang.
Portal UI

Anna Erliyana

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Guru Besar/Professor

Anna Erliyana adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara.

Biografi

Anna Erliyana menjadi staf pengajar di Bidang Studi Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1986. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jabatan Guru Besar dianugerahkan pada tahun 2006 dengan Pidato Pengukuhan Guru Besar yang berjudul: Memahami Makna dan Ruang Lingkup Kewenangan Badan Tata Usaha Negara. Prof. Anna mengajar untuk program sarjana, magister maupun doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2009-2011), Pascasarjana Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (2005-2007), Fakultas Hukum Universitas Pancasila (1994-2015), dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (1999-2008). Prof. Anna juga memiliki perhatian yang sangat besar pada bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama menjalankan karir akademik, Prof. Anna sangat aktif melakukan berbagai kegiatan penelitian mengenai Hukum Administrasi Negara, Peradilan Administrasi Negara, dan Hak Asasi Manusia, diantaranya: Ketua Tim Peneliti Implementasi Pengesahan Konvensi Anti penyiksaan dalam Upaya  Perlindungan  HAM Tersangka Tindak Pidana (Kajian UU No.5 Th 1998), Pusat Pengkajian HAM Berat Balitbang HAM Departemen  Hukum dan HAM (2004), Ketua Tim Peneliti Bidang Hukum, “Aspek Hukum Guideline Kota Tua”, Kerjasama Fakultas Tehnik UI-Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI Jakarta (2007), Anggota Tim Peneliti Sistem Peradilan Terpadu-Kerjasama FHUI-MARI-ALRI/Australia (2000-2001), dan Evaluasi Efektivitas Peraturan Sektor Penerbangan Untuk Mitigasi Resiko Penyebaran Covid19, Kerjasama Balitbang Kemenhub -UI (2020).

Selain bidang penelitian, Prof. Anna juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, baik yang berasal dari FHUI maupun UI, diantaranya: Disater Crisis Center di Desa Tanggul Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang Prov. Banten (2019, Implementasi UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan bagi Wali dan Anak di Sekolah Masjid Terminal (Master) Depok (2020). Kepakaran beliau diakui oleh masyarakat yang dibuktikan dari berbagai permintaan sebagai narasumber dalam seminar ilmiah, perancangan peraturan, pelatihan advokat, pelatihan HAM Brimob, legal opinion, maupun memberikan keterangan ahli di berbagai wilayah pengadilan Indonesia.

Prof Anna juga memiliki pengalaman menjadi Staf Ahli Hukum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2011-2015), Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2012-2016), Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Kementrian Pendidikan & Kebudayaan (2011-2015), Anggota Dewan Pengawas Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Kemenkominfo (2009-2015), Wakil Ketua Majelis  Pengawas Pusat Notaris, Kementrian Hukum & HAM (2008-2011). Sementara itu, di lingkungan FHUI dan UI, Prof. Anna juga pernah mengabdi, diantaranya: sebagai Ketua Sub Program S3 FHUI (2007- 2008), Sekretaris Dewan Guru Besar FHUI (2007- 2015), dan Asesor Inti UI (2009- 2013). Saat ini, beliau Anggota Senat Akademik UI dan Senat Akademik FHUI, Asesor Sertifikasi Dosen, Asesor Internal Beban Kerja Dosen (BKD) UI, Asesor BAN-PT, dan Anggota Tim Etik DGBF.

Pendidikan

  • Doktor Ilmu Hukum (Dr), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (1999-2004)
  • Magister Hukum (MH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (1996-1998)
  • Sarjana Hukum (S.H.), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, (1978-1984)

Mata Kuliah

  • Hukum Administrasi Negara
  • Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
  • Peradilan Administrasi Negara
  • Perbandingan Hukum Administrasi Negara
  • Teori Hukum Administrasi Negara

Buku

  • 2020: Buku, Percikan Makara Merah, Penerbit Badan Penerbit FHUI. Penulis book chapter bersama Deda: “Pengimplementasian Azas Contrarius Actus Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia.”
  • 2019: Buku, Percikan Makara Merah, Penerbit Badan Penerbit FHUI. Penulis book chapter bersama Happy Hayati Helmi: “Partai Politik Dalam Konglomerasi Kekuasaan.”
  • 2019: Buku, Aradhana Sang Guru Perundang-undangan: Kumpulan Tulisan Memperingati Ultah 70 Tahun Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S..H. , M.H. Penulis book chapter bersama Renius Albert Marvin: “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum: Penegak Penyelenggara Pemilu Berintegritas.”
  • 2019: Buku, Aradhana Sang Guru Perundang-undangan: Kumpulan Tulisan Memperingati Ultah 70 Tahun Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S..H. , M.H. Penulis book chapter bersama Happy Hayati Helmi: “Kontemplasi Pendidikan: Wajib Belajar Dalam Putusan MK No 97/PUU-XVI/2018.”
  • 2019: Buku, In Memorian Prof. Melda Kamil Ariatno, Ph.D, Penerbit Badan Penerbit FHUI. Penulis book chapter: “Melda, Sejenak Dalam Kenangan.”
  • 2018: Buku, Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, Penerbit Badan Penerbit FHUI, Penulis pertama bersama dengan Rahmat Akbar (penulis kedua), dan M. Kamil Akbar (penulis ketiga).
  • 2018: Buku, Percikan Makara Merah, Penerbit Badan Penerbit FHUI. Penulis book chapter: ”Guru Besar, Puncak Karier Profesi Dosen.”
  • 2018: Buku, Hukum Antar Tata Hukum, Antologi 77 Tahun Guru Besar Hukum Antar Tata Hukum Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H. Penerbit Badan Penerbit FHUI.  Penulis book chapter bersama Azis Purnayudha: ”Dampak Dan Penyelesaian Dari Pelanggaran Hak Imunitas Misi Diplomatik Terkait Praktik Spionase Terhadap Hubungan Bilateral Antara Negara Pengirim Dan Negara  ”
  • 2017: Buku, Peran Desa Wlahar Wetan Dalam Perlindungan Anak di Kab. Banyumas, Penerbit Badan Perbit FHUI.
  • 2016: Buku, Amnesty Pajak, Efektivitas Bagi Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan. Penerbit Badan Penerbit FHUI, Penulis book chapter bersama Listya Rani: “Lembaga Pengampunan Pajak Sekilas Sejarah, Penerapan dan Hambatannya.”
  • 2016: Buku, “Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.” Penerbit Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai.editor.
  • 2016: Buku, Dialektika Hukum dan Etika Pemilukada Serentak 2017. Penerbit Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai.editor.
  • 2016: Buku, Problematika Pemilukada Serentak 2015. Penerbit Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai.editor.
  • 2012: Buku, Membangun di atas Puing Integritas – Belajar dari Universitas Indonesia. Penerbit Yayasan Obor, Penulis book chapter: “Masih adakah D.O di UI?”
  • 2012: Buku, Otonomi Perguruan Tinggi – Suatu Keniscayaan. Editor Sulistyowati Irianto, Penerbit Yayasan Obor. Penulis book chapter: “PP 152 dan Kisruh Kewenangan di UI.”
  • 2010: Buku, 70 Tahun Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H: Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, dan Kebijakan Publik. Penyunting Philips A. Kana dan Otong Rosad, Penerbit  Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti  Penulis book chapter: “Jabatan Publik, Etika dan Hukum.”
  • 2010: Buku, Menggugat SBKRI, Tim Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, Penerbit P.T. Suara Harapan Bangsa.
  • 2008: Buku, Administrative Law and Practice from South to East Asia. Edited by Clauspeter Hill & Jochen Hoerth. Penerbit Konrad-Adenauer- Stiftung, Singapore. Penulis book chaper: “Provision Relief and the Effectiveness of the Control of Administrative Procedures by the Courts.”
  • 2008: Buku, Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk Kejaksaan.
  • 2007: Buku, Hukum Administrasi Negara, Penerbit: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
  • 2007: Buku, Reforming Laws and Institutions in Indonesia: An Assessment. Edited by Naoyuki Sakumoto and Hikmahanto Juwana. Penerbit Institute  of Developing Economies-Japan External Trade Organization. Penulis book chaper:  “Administrative Court and Legal Reform Since 1998 in Indonesia.
  • 2005: Buku, Hukum Administrasi Negara. Penerbit, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
  • 2004: Buku, Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998. Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
  • 2000: Buku, Teaching Material Mata Kuliah Hukum Acara PTUN, Penerbit FHUI.
  • 1999: Buku, Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit P.T Primamedia Pustaka – Kelompok

Jurnal

  • Penerapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia dan Belanda, Ahmad Syaifudin, Anna Erliyana, Journal of Judicial ReviewVol 22 No 2(2020) 2 Desember 2020, ISSN1907-6479 http://journal.uib.ac.id/index.php/jjr.
  • Kebijakan  Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia, Putri Wanda NB, Anna Erliyana, Journal of Judicial ReviewVol 22 No 2(2020) 2 Desember 2020, ISSN1907-6479. http://journal.uib.ac.id/index.php/jjr.
  • DESA ADAT PROVINCIAL LAW: EXISTENCE STRENGTENING OR POWER FLEXING? Luh Rina Apriani, Anna Erliyana,  Ilrev Vol 10, No1 (2020), Juni DOI: http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.616. ISSN 2356-2129.
  • Legal Framework of Waste Management in Indonesia, Laura Astrid Hasianna Purba, Anna Erliyana, Atlantis Press, 13 March 2020. ISBN 978-94-6252-926-7 ISSN 2352-5398 https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.191.
  • KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN DAN IMPLIKASI DALAM PELAKSANAANNYA, Nico Utama Handoko, Anna Erliyana.  PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485.
  • PERLINDUNGAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020, Fahmi Ramadhan Firdaus, Anna Erliyana. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485.
  • REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN DAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI KEADILAN, Reydonaldo Thomas Sidabutar, Anna Erliyana. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Januari 2020, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485.
  • CLEMENCIAL REVIEW OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Telaah Kritis Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia), Dzikry Gaosul Ashfiya, Anna Erliyana. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 01, Januari 2020, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485.
  • Analisa Hukum Penerapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 1/SKLN-XVII/2019. Happy Hayati, Anna Erliyana. Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019.
  • Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, co-author, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No 4 (2019).
  • Reformasi Pertanahan: Pengaturan Komersialisasi Ruang Tanah, Happy Hayati, Anna Erliyana, Jurnal RechtsVinding vol 8 No 3, Desember 2019.
  • Authority of Government Discretion of the Pentakosta Trademark,Lily E. Sitorus, Anna Erliyana. 3rd Iclave:  Legal Resillience in Network Society Challenges and Opportunities 30-31 Oct 2019, Solo Jawa Tengah.
  • Development  Concept of the State Administrative Decision After the enactment of Law No 30/2014 Concerning Government Administration, co-author.  3rd Iclave:  Legal Resillience in Network Society Challenges and Opportunities 30-31 Oct 2019, Solo Jawa Tengah.
  • Konstruksi  Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada  Pemilihan Kepala Daerah, Palar Pakuan Law Review Vol 5 No 2, Juli-Desember 2019. E-ISSN: 2614-1485, http://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/issue/view/230/showToc.
  • Developing The Civil Servant Ethics To Combat Corruption To Enhance Good Governance in the Government of DKI Jakarta (a Literature Study), co author. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol 18,Issue 4 April. ISSN  2289-1560. https://seajbel.com/previous-issues/april-2019/vol-18-april-2019-issues-4/.
  • Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2018: Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial. Bersama  Happy Hayati Helmi, Majalah Hukum Nasional ISSN: 0126-0227 No 2 Tahun 2018.
  • Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis, bersama Safri Hariansah, Palar-Pakuan Law Review ISSN: 2614-1485 Vol 4 No 2 Juli-Desember 2018.
  • The Paradox of Democracy Rationality at Local Level, The Phenomena of Single Candidate in the Gneral Election of the Regional Head, Written with Syafri Hariansah, 2nd International Conference on Law and Governance in a Global Context (Iclave)  7-8 November 2018 The Sakala Resort Bali.
  • Constitutional Debate Hard Case in the Bailout Century Bank Policy, Written with Lily E. Sitorus, 2nd International Conference on Law and Governance in a Global Context (Iclave)  7-8 November 2018 The Sakala Resort Bali.
  • Criminal Justice and Human Rights for Good Governance In an Era of Disruption, written with Paramita Ersan, the 3rd Asian Pacific Research in Social Sciences and Humanities (APRiSH) Universitas Indonesia Conference, Jakarta 13-15 Agustus   2018.
  • The Authority of the State Administrative Court in the Trademark Dispute, written with Lily E.Sitorus, the 3rd Asian Pacific Research in Social Sciences and Humanities (APRiSH) Universitas Indonesia Conference, Jakarta   13-15 Agustus 2018.
  • Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara) ditulis bersama Paramita Ersan, Jurnal Unpak Vol 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/index.
  • Achieving Justice To People’s Rights with Disabilities (June 2018), written with Paramita Ersan, presented at the 5th Putrajaya International Conference On Children, Women, Elderly and People with Disabilities 2018 in Malaysia. Awarded as Best Paper by the Ministry of Women Malaysia. The paper to be published in the International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled People Vol. 5, Oct.  2018 (ISSN 0128-309X).
  • Public Corruption and Human Rights For Good Governance In Indonesia (June 2018), written with Paramita Ersan,  International Journal of Arts and Commerce Vol. 7 No. 5, ISSN 1929-7106, available online at http://www.ijac.org.uk.
  • The Role of Legal Institution for Development: An Examination of the “Legal Origin”Theory, written with Najmu Laila, Depok, March 29-30, 2018 Asian Symposium on Legal Pluralism “Limits of Law, Limits of Legality: Contemporary Legal, Social and Cultural Issues in Asia. Organize by Faculty of Law University of Indonesia, Commission on Legal Pluralism, Amrita University, Kyoto Bunkyo University and Panjab University.
  • Harmonization of Legislation: Reviewing the Laws of Government Administration,written with Lily  E. Sitorus and Yunus Husein, 2018 AAPA Annual Conference, Universitas Gadjah Mada- March 22, 2018.
  • Juridical Implication Transitional Provisions in Law No 30 of 2014 on the Administration of Administration of the Validity of Expansion of Meaning Decision of State Administration, written with Muhammad Erfa Redhani, UNES Journal of Law. Vol 2 No 2 (2017), publish December 30, 2017.
  • Taking Control of Political Dynasties in The Elections of Regional Head  through Media Literacy-written with Rozi Beni,in International Seminar on Social and Politics (ISSOCP) 2017_FISIP UGM , 23-25 November 2017.
  • The Bail-in Policy: Solution or Problem?- Written with Lily E.Sitorus and  Yunus Husein, Iclave FHUI Depok 1-2 November 2017.
  • REGULATION FLEXIBILITY: ASSESING INDONESIA’S LAW SYSTEM” – written with Lily E.Sitorus, Yunus Husein the 2nd Asian Pacific Research in Social    Sciences and Humanities (APRiSH) Universitas Indonesia Conference,   Depok   27   September 2017.
  • The Substance of Good Governance Principles on Government Decision in    Indonesia -written with Mohammad  Ryan Bakry , the 1st Asian Pacific              Research in Social Sciences and Humanities (APRiSH) Universitas Indonesia    Conference, Depok 7-9 November 2016.
  • Role of Fiscal Measures in Financing Resources to Financial Crisis in Indonesia and its Effect on Fiscal Sustainability- written with  Yuli Indrawati, the 1st Asian Pacific Research in Social Sciences and Humanities (APRiSH) Universitas Indonesia Conference, Depok 7-9 November 2016.
  • Discretionary Justice: Legality or Abuse of Power (the Case of Bailout Century Policy)- written with  Lily E.Sitorus, the 1st Asian Pacific Research in Social Sciences and Humanities (APRiSH) Universitas Indonesia Conference, Depok 7-9 November 2016.
  • “Persyaratan dan Pelanggaran Administratif dalam Pemilukada: Tinjauan Hukum Administrasi Negara”, Law Review Universitas Pelita Harapan.Vol. VIII, No.3 Maret 2009.
  • “Pertanggungan Jawab Administrasi (Negara)”,Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol VIII, No 2-November 2008.
  • “Hukum Administrasi Negara”: Awal memahami Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Vol 4 No.1 Juni 2006.
  • “Penegakan Rasa Aman Melalui Intervensi Kemanusiaan”, Indonesian Journal of International Law Vol 3 No.3 April 2006.
  • “Upaya Administratif”, Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol V, No 3-Maret 2006.
  • “Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Berbagai Permasalahannya”, Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol V, No 1-Juli 2005.
  • ”Keputusan Administrasi Negara (Beschikking)”, Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol. IV No.3 Hal 185-195. Maret 2005.
  • “Azas Larangan Melampaui  Wewenang Pada Penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1987-1998”, Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol .4    No.2   Hal. 102-107   November 2004.
  • “Implikasi Hukum Bagi Pejabat Publik Yang Melakukan Maladministrasi”, Law Review Universitas Pelita Harapan Vol III, No.1 – Juli 2003.
  • “Pengembangan Sumber Pajak-Pajak Daerah”, Majalah Hukum Dan Pembangunan Nomor 2 Tahun XXXII, April – Juni 2002.
  • “Judicial  Control Terhadap Kewenangan  Administrasi Negara, Tinjauan Aspek Liability dan Remedy”, Majalah  Hukum Dan Pembangunan, Nomor 1-3 Tahun XXVIII, Januari – Juni 1998.
  • ”Keberadaan Badan Peradilan Pajak, Suatu Tinjauan Juridis  Konstitusional”, Majalah  Hukum Dan Pembangunan,  Nomor 2 Tahun  XXVI, April 1996.
  • “Pelaksanaan Keringanan Beban Serta Pembebasan Pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai Kemampuan Wajib Pajak”, Majalah Hukum Dan Pembangunan, Nomor  4 Tahun  XXV, Agustus  1995.
  • “Masalah Juridis  Pelaksanaan BIPIK dalam Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan”, Majalah  Hukum Dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun XXIII, Desember 1993.
  • “Upaya Administratif pada Majelis Pertimbangan Pajak dalam Kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara”, Majalah Hukum Dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun XXII, Agustus 1992.

Email

  • annaer@ui.ac.id