Pada tanggal 12 September 2019, bertempat di Kampus UI Salemba, Jakarta, Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI) mengeluarkan pernyataan sikap berkaitan dengan inisiatif DPR dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang). Pokok pernyataan sikap menyatakan keberatan IMMH UI pada perubahan Undang-Undang yang merupakan bentuk pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengingkari janji Presiden politik Presiden dalam memperkuat KPK.
Menindaklanjuti pernyataan sikap pada bulan September lalu, IMMH UI melaksanakan diskusi publik pada Jum’at, 06 Desember 2019. Bertempat di Ruang SKSG Lt. 3 Rektorat UI – Kampus Salemba, diskusi mengundang seluruh perwakilan mahasiswa di Indonesia untuk kemudian melakukan kajian hukum dengan narasumber dari unsur akademisi, Akhirar Salmi, S.H, M.H (Dosen Fakultas Hukum UI), praktisi dan tentunya pihak KPK sendiri yang diwakilkan oleh bapak Laode M. Syarif, S.H, LL.M, Ph. D (Wakil Ketua KPK).
Diskusi ini akan menjadi tambahan pengetahuan sekaligus semangat bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk kembali bergerak memperjuangkan kepentingan rakyat, melalui kegiatan ini, IMMH UI ingin mempelopori kembali perjuangan melawan korupsi, IMMH UI tidak mendukung dan tidak diintervensi Lembaga manapun dalam pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan diskusi publik ini merupakan inisiatif murni sebagai bentuk perlawanan pada korupsi di Indonesia.
