Tri Hayati

Tri Hayati menjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1986. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jabatan Guru Besar dianugerahkan pada 21 Desember 2022 dengan Pidato Pengukuhan Guru Besar yang berjudul : Konsesi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Perizinan Sektor Pertambangan di Indonesia.

Saat ini Prof. Tri menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009-2014), dan juga sebagai anggota Senat Universitas Indonesia (2009-2014). Sebelumnya beliau pernah menjadi Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Ketua Center for Law and Good Governance Studies FHUI, Ketua Sub Program Sarjana Kelas Internasional, Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi FHUI, Ketua Sub Program Magister, Ketua Sub Program Doktor, dan sebagai Wakil Ketua Program Pascasarjana FHUI.

Prof. Tri terlibat aktif dalam berbagai kegiatan akademis yang berkaitan dengan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Perizinan di Sektor Pertambangan, dan juga mendalami Hukum Administrasi Kepegawaian dan Birokrasi Pemerintahan.

Keahlian dalam bidang keilmuan, mendalami hukum administrasi Negara, khususnya Hukum Perizinan di sektor Hukum Pertambangan. Beliau memiliki pengalaman penelitian, pengabdian masyarakat dan praktek pembuatan peraturan perundang2an di sektor pertambangan yang mendalam. Pengalaman tersebut antara lain: Tim Perumus Rancangan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (amandemen UU Nomor 11/1967), Departemen Pertambangan (Tahun 2000-2005); Anggota Tim Perumus Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi (amandemen UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960); Tim Pembentukan Rancangan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi (Amandemen UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, Tahun 2014-2015); Tim Pembentukan Rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (Amandemen UU Nomor 4 Tahun 2009, Tahun 2014-2015); Ketua Tim pembentukan Naskah Akademis Amandemen UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (kerjasama dengan Indonesian Mining Association), serta Anggota Tim dalam pembentukan beberapa peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas serta terakhir pembentukan RPP tentang “Pelimpahan Kewenangan” yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Juga pengalaman sebagai narasumber pembekalan aspek Legal drafting terkait: Evaluasi PERDA-PERDA Pertambangan di di Pemda (2014), Pelimpahan tugas Dekonsentrasi kepada Gubernur (2014), Renegosiasi kontrak Freeport (2014), Pembuatan Nota Kesepahaman Bersama K/L terkait sumber daya alam di KPK (2013), Pembekalan aspek Legal Drafting terkait PERDA Pertambangan kepada Dinas-dinas Pertambangan di Indonesia, yang dilaksanakan di BATAM, di Ujung Pandang, di Bogor, di Medan, di Dirjen Minerba.

Beliau juga mendalami hukum administrasi kepegawaian dan Birokrasi Pemerintahan dengan pengalaman antara lain: sebagai Tim Inti Perumus RUU Administrasi Pemerintahan, Kementerian PAN dan RB, yang lahir menjadi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tahun 2004 – 2013); Ketua tim perumus RPP Diskresi Pejabat Administrasi Pemerintah dan RPP upaya administrasi, yang dipersiapkan menjadi peraturan pelaksanaannya (Tahun 2008); Inventarisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor UU Pemda, 2010; Tim Pembuatan RPP pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang “ASN”, yaitu RPP tentang “Pangkat dan jabatan”, tentang “Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara”, tentang “Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan, Dan Fasilitas lain bagi Pegawai Negeri Sipil”, tentang “Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil”, di Kementerian PAN dan RB, Januari – April 2014.