Refleksi perjalanan 75 tahun konstitusi India memberikan pelajaran penting bagi Indonesia tentang perlunya keselarasan antara visi hukum dan implementasi sosial. Pada 26 Januari 2025, India merayakan Hari Republik (Republic Day) Ke-76, sebuah peringatan tahunan atas mulai berlakunya konstitusi India pada 1950 yang mengubah negara tersebut menjadi republik demokratis. Acara ini selalu menjadi momen penting dalam...Read More
Perlu dihindari personalisasi dalam pengelolaan anggaran negara dan klaim bahwa program makan bergizi gratis hanya sebagai program Presiden, bukan program pemerintah Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kepada media massa (6/1/2025) yang mengakui adanya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari uang pribadi Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik. Hal ini mengingat bahwa program MBG...Read More
Depok, 23 Januari 2025 – Menyambut perkuliahan semester Genap 2024/2025, Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan Rapat Staf Pengajar untuk Program Studi Sarjana dan Pascasarjana. Hadir dalam rapat Pimpinan FHUI beserta dengan Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi. Selain itu hadir juga Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si....Read More
After nearly 17 years of repeated legal challenges by civil society groups and political parties, the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi, MK) finally annulled the electoral threshold for presidential and vice-presidential nominations on 2 January. This threshold, enacted in 2003, shortly before Indonesia’s first direct election in 2004, was seen as the main barrier to more...Read More
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) bekerja sama dengan Commission on Legal Pluralism menyelenggarakan Konferensi Internasional Pluralisme Hukum bertema “The Transformative Power of Legal Pluralism? Planetary Challenges in a Diverse and Multipolar World” pada 13-15 Januari 2025 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Kursus Internasional tentang Pluralisme Hukum yang diadakan...Read More
Informed consent merupakan fondasi tindakan medis. Namun, fondasi ini menjadi rapuh apabila pasien dan/atau keluarga pasien tidak jujur terhadap dokter dan rumah sakit terkait kondisi kesehatan pasien. Dalam tindakan medis, untuk meminimalisir terjadinya sengketa medis dapat diterapkan Prinsip Patient Safety yang mengandung minimal 2 unsur yaitu upaya maksimal berdasarkan standar (inspanningsverbintennis berdasarkan standar pelayanan medis, standar profesi, dan...Read More
