Departemen Hukum OJK Goes to Faculty of Law
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menyelenggarakan Departemen Hukum OJK Goes to Faculty of Law pada Kamis, 27 September 2018 di Ruang E301 FHUI, Kampus UI Depok.
Dalam kegiatan ini OJK menghadirkan Kepala Departemen Bagian Hukum OJK Dr. Rizal Ramadhani, S.H., LL.M. sebagai narasumber.
Selama kegiatan berlangsung, banyak mahasiswa yang antusias dengan materi yang dipaparkan mengenai OJK. Dr. Rizal Ramadhani, S.H., LL.M., memberikan penjelasan materi mengenai latar belakang terbentuknya OJK dan sejarah terbentuknya OJK kepada seluruh peserta.
OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.
Wewenang OJK dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan dalam administrasi melalui Pengawasan, dalam indikasi Tindak Pidana Perbankan melalui Investigasi, dan dalam Tindak Pidana Perbankan melalui Penyelidikan dan Penyidikan.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK juga melebur ke dalam OJK. Tugas Bapepam hanya sebagai pembuat regulasi, sedangkan tugas pengawasan terhadap Lembaga Keuangan diambil alih OJK.
Undang-undang tentang OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
Selain itu keberadaan OJK juga diharapkan mampu melindungi masyarakat jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh jasa keuangan seperti diantaranya asuransi dan pasar modal. Anggaran OJK bersumber dari APBN serta pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan.
