Riset dan Publikasi

image

Universitas Indonesia (UI) merupakan universitas yang modern, komprehensif, terbuka, multi-budaya, dan humanisme kampus yang menumbuhkan jajaran yang disiplin ilmu luas. Seiring dengan hal tersebut, UI berusaha untuk menjadi salah satu universitas penelitian terkenal dan lembaga akademis yang paling terkemuka di dunia. Sebagai sekolah hukum nasional papan atas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia memiliki reputasi yang luar biasa baik di tingkat nasional dan internasional. Di antara staf pengajarnya adalah cendekiawan dan peneliti yang diakui di Indonesia dan di seluruh dunia sebagai orang yang penting di bidangnya. Fakultas Hukum Universitas Indonesia diakui tidak hanya dalam publikasi ilmiah tetapi juga dalam pengajaran berbasis riset dan kontribusinya untuk pembahasan publik dan pengambilan keputusan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

  1. Lembaga Kajian Hukum Perdata

Tujuan LKHP adalah mempromosikan penelitian dan pengembangan wacana hukum perdata di Indonesia. LKHP bekerja dalam topik penelitian umumnya pada hukum properti, hukum kontrak, dan perbuatan melawan hukum (tort law). LKHP juga memperluas penelitian yang berkaitan dengan asuransi, aspek privat / maritim hukum laut, transaksi yang dilindungi, dan perlindungan konsumen. Salah satu tantangan utama penelitian yang dihadapi oleh para peneliti LKHP adalah memodernisasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah berabad umurnya.

  1. Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan

Misi PSHPB adalah mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat dan pembangunan bangsa. Beberapa subjek penelitian yang telah dilakukan yaitu masalah hukum gender, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi ras, dan pluralisme hukum. PSHPB juga mendorong penggunaan perspektif sosiologis dan / atau antropologi pada masalah hukum.

  1. Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan Indonesia

Tujuan LPHASPI adalah mempelajari dan mengembangkan hukum acara dan system peradilan di Indonesia, baik di lingkungan pengadilan perdata, pidana, atau administratif. LPHASPI melakukan penelitian dalam topic-topik seperti proses hukum, pembuktian, dan independensi pengadilan.

  1. Lembaga Kajian Asasi Manusia

LKAM berkomitmen untuk memastikan pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia Nasional serta Internasional. Tujuannya adalah untuk mempromosikan solusi praktis, hukum, dan lainnya untuk berbagai institusi terkait kasus hak asasi manusia dan advokasi hak tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia berusaha untuk meningkatkan interaksi yang nyata antara organisasi berbasis masyarakat, organisasi lokal non-pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga antar pemerintah dan sistem hak asasi manusia dengan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia dan membuka jalan bagi upaya konkret untuk advokasi hak-hak ini.

  1. Center for Law and Good Governance Studies (Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik)

Tujuan CLGS adalah membantu pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk memahami dan / atau menerapkan paradigma baru pemerintahan negara. CLGS melakukan penelitian dengan topik-topik umumnya pada hukum administrasi, kebijakan publik, dan pembangunan negara. CLGS terutama mengelola penelitian tentang desentralisasi dan otonomi daerah, hukum dan perancangan peraturan, hukum perburuhan, hukum tanah, keuangan publik, organisasi publik, perencanaan kota, pengadilan administrasi dan ombudsman, alternatif penyelesaian sengketa, dan tata kelola perusahaan BUMN.

  1. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional

Tujuan LPHI adalah mempelajari isu-isu hukum internasional saat ini, terutama yang memiliki implikasi untuk masalah sosial dan nasional di Indonesia. Dalam arti yang luas, LPHI ingin berperan aktif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia di satu sisi, dengan kepentingan masyarakat internasional di sisi lain, sehingga kedua belah pihak dapat berjalan berdampingan secara harmonis. LPHI melakukan penelitian di bidang pelaksanaan dan penegakan hukum internasional di Indonesia, menilai manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam peraturan hukum internasional, dan penyusunan produk hukum internasional. LPHI juga menerbitkan jurnal hukum internasional.

  1. Pusat Studi Hukum Tata Negara

PSHTN melakukan penelitian pada topic-topik penelitian umumnya yaitu hukum konstitusional. Topik yang diteliti diantaranya pemilihan umum, peran parlemen, peran presiden, hubungan antara lembaga-lembaga negara, analisis keputusan mahkamah konstitusi, dan perkembangan hukum tata negara modern.

  1. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi

Tujuan LKHT adalah mempelajari interaksi teknologi baru dan hukum. LKHT bekerja pada daerah penelitian umumnya informasi dan komunikasi hukum, hukum kekayaan intelektual, dan hukum yang berkaitan dengan riset dan teknologi. Proyek penelitian yang telah selesai adalah hukum dan regulasi penyusunan informasi dan komunikasi daerah, studi banding hukum Indonesia dan negara-negara lain, survei pada subjek hukum tertentu, dan analisis kasus. LKHT juga mengelola program klinis yang berfungsi sebagai kantor transfer teknologi. Siapa saja yang ingin mendaftarkan dan / atau lisensi paten mereka, merek dagang, dan properti intelektual lainnya dapat datang ke kantor ini untuk konsultansi dan asistensi.

  1. Lembaga Kajian Hukum Fiskal

Misi LKHF adalah menyebarkan pengetahuan tentang hukum pajak dan melakukan penelitian pada bidang hukum pajak. LKHF bekerja pada daerah penelitian yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan akuisisi, pajak daerah dan retribusi, kegiatan perpajakan, pajak bumi dan bangunan, dan reformasi pajak. LKHF telah bekerja dengan pihak seperti hakim pengadilan pajak, dan administrator, petugas pajak, konsultan pajak, dan akuntan publik dalam menyelesaikan proyek-proyek mereka. LKHF percaya bahwa karakteristik penelitian membutuhkan kerjasama dengan disiplin non hukum. Oleh karena itu, LKHF bekerja sama dengan beberapa peneliti dari Departemen Studi Pajak dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

  1. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi

LSHE telah aktif dalam berbagai kegiatan penelitian. LSHE telah menghasilkan naskah akademik hukum di bidang hukum ekonomi. LSHE juga telah sering menjadi konsultan pada reformasi hukum di Indonesia. LSHE memiliki kegiatan utama penelitian berikut pada berbagai isu hukum ekonomi, seperti perlindungan konsumen, antimonopoli, hak kekayaan intelektual dan perdagangan internasional, memproduksi naskah akademik hukum dan peraturan tertentu, dan konsultasi di bidang hukum ekonomi. LSHE juga telah memiliki kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian asing, seperti Institute of Developing Economies-Japan External Trade Organizations, University of Washington, University of South Carolina, dan Gesellschaft fuer teknische Zusammenarbeit.

  1. Lembaga Pengkajian Persaingan dan Kebijakan Usaha

Tujuan LKPU adalah berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Sejak awal, LKPU telah melibatkan peneliti dari non fakultas hukum, terutama dari fakultas ekonomi. Hal ini disebabkan pertimbangan bahwa banyak norma dalam hukum persaingan usaha Indonesia yang disusun menggunakan pendekatan rule of reason. LKPU melakukan penelitian pada topik-topik seperti monopoli, kartel, posisi dominan, dan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil. Bsik pemangku kepentingan publik dan swasta dilibatkan dalam diskusi dan penelitian LKPU untuk mengembangkan hukum persaingan usaha.

  1. Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam

Tujuan LKIHI adalah mempromosikan diskusi tentang kajian Islam dan Hukum Islam untuk mengkontribusikan perspektifnya bagi perkembangan globalisasi, untuk memperluas kajian Islam dan Hukum Islam di perguruan tinggi, dan untuk membantu memecahkan masalah terkait dengan Kajian Islam dan Hukum Islam bagi setiap pihak terkait. LKIHI melakukan penelitian pada topik-topik yang berkaitan dengan Hukum Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. LKIHI juga memberikan konsultasi untuk umum dan secara berkala mempublikasikan penelitian yang berkaitan dengan Hukum dan Kajian Islam.

  1. Masyarakat Pemantauan Pengadilan Indonesia

MAPPI memiliki visi untuk mengembangkan supremasi hukum, karena MAPPI percaya bahwa hukum adalah pilar utama demokrasi. Misinya adalah membangun sebuah sistem peradilan yang ideal di Indonesia, berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal bagi penegak hukum, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada sistem peradilan yang bersih dan berwibawa, dan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan budaya hukum di masyarakat Indonesia. MAPPI melakukan penelitian pada topik-topik seperti pemberantasan korupsi, lembaga pemasyarakatan, dan reformasi kejaksaan, polisi, dan pengadilan. MAPPI melakukan pemantauan pengadilan dan pemeriksaan kasus, dan juga telah menerbitkan beberapa buku dan jurnal hukum populer yang terbit secara berkala berjudul Teropong.