Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

(Wikipedia)

Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki puluhan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak dari pulau-pulau tersebut yang menyimpan sejarah peradaban manusia yang sangat tua. Salah satunya adalah sejarah kebudayaan zaman Megalitikum di Kabupaten Bondowoso yang berlangsung pada sekitar abad ke-1000 sampai dengan ke-100 Sebelum Masehi. Berbagai peninggalan dari kebudayaan kuno itu yang masih dapat kita temukan saat ini, antara lain adalah benda-benda yang terbuat dari batu, seperti Menhir, Dolmen, Sarkofagus, Patung Durga dan Batu Kenong. Saat ini, benda-benda bersejarah tersebut ada yang terletak di rumah-rumah penduduk desa, dan bahkan ada yang berlokasi di kebun singkong, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan.

IMG-20170802-WA0004

Guna mencegah benda-benda bersejarah itu dari kerusakan, Negara perlu menyiapkan aturan-aturan hukum yang memadai. Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia yang terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah tentang Cagar Budaya, khususnya mengenai hukum kepemilikan atas penemuan aset. Dengan latar belakang itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menggantikan UU sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan UU tersebut adalah untuk melestarikan Cagar Budaya dan membuat Negara serta-merta bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Dengan diaturnya hal ini di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat yang kuat, diharapkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dapat tercipta, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar Cagar Budaya.

Sebagai implementasi dari UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah telah menerbitkan Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya yang dapat diakses masyarakat luas melalui laman http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/. Laman ini diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat luas dapat mendaftarkan penemuan benda-benda kuno atau bersejarah yang menarik untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi bagian dari Cagar Budaya.

IMG-20170802-WA0006

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2013, dapat diketahui, bahwa jumlah Cagar Budaya di Indonesia mencapai angka 66.513 Cagar Budaya, yang terdiri atas 54.398 Cagar Budaya Bergerak dan 12.115 Cagar Budaya Tidak Bergerak, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dari jumlah tersebut, sudah dipelihara sebanyak 1.895 Cagar Budaya, dengan 2.988 juru pelihara. Yang telah dipugar berjumlah 643 Cagar Budaya, 146 Cagar Budaya telah dikonservasi, dan 983 Cagar Budaya telah ditetapkan oleh Menteri .

Untuk dapat disebut sebagai Cagar Budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan.

IMG-20170802-WA0003

Dalam upaya pengembangan Cagar Budaya ini, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) telah melakukan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan menjadi bagian dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN). Tim ahli ini melakukan pengkajian terhadap benda-benda yang dapat menjadi bagian dari Cagar Budaya. TACBN terdiri dari berbagai ahli, antara lain sejarah, arkeologi, antropologi, geologi, arsitektur, dan hukum.

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. menjelaskan, bahwa untuk dapat menjadi cagar budaya, kriteria Penetapan dan/atau Pemeringkatan Cagar Budaya Nasional ditentukan berdasarkan amanah Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.. Dijelaskan, bahwa sebelum dilakukan Penetapan dan/atau Pemeringkatan Cagar Budaya Nasional dan setelah melalui tahap verifikasi, ‘calon’ Cagar Budaya akan dikaji oleh TACBN dalam suatu Sidang Kajian. Pada sidang tersebut, TACBN akan mengkaji lalu memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkannya sebagai Cagar Budaya.

Pada tanggal 27 Juli 2017, TACBN melakukan kajian lapangan terhadap Kawasan Cagar Budaya Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Provinsi pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Provinsi.

Kajian tersebut merupakan salah satu bagian dari kajian TACBN dalam memberikan rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya Nasional terhadap kawasan tersebut. Pada saat melakukan kajian lapangan, TACBN bersepakat bahwa Kawasan Cagar Budaya Megalitikum Grujugan berpotensi untuk direkomendasikan sebagai salah satu Cagar Budaya peringkat Nasional. Hal ini mengingat bahwa peninggalan kepurbakalaan pada kawasan tersebut berpotensi memenuhi kriteria Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2010. Kesepakatan TACBN ini akan berlanjut pada Sidang Kajian TACBN. Namun sebelum itu, TACBN memberi catatan bahwa masih diperlukannya kelengkapan data, agar kawasan tersebut layak dikaji dan direkomendasikan menjadi Cagar Budaya peringkat Nasional. Data tersebut antara lain berupa data verbal dan piktorial yang mendukung kelayakan rekomendasi Cagar Budaya peringkat Nasional, terutama batas-batas wilayah dan delineasi kawasan yang akan direkomendasikan.

Menurut Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., masyarakat tidak perlu khawatir dengan kepastian hukum objek yang didaftarkan. Karena meskipun belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya, objek yang diduga sebagai Cagar Budaya yang sudah didaftarkan tersebut telah mendapat pelindungan hukum dan diperlakukan sama sebagai Cagar Budaya. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 31 Angka (5) UU No.11 Tahun 2010 yang berbunyi, “Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.”

Pakar Hukum Administrasi Negara ini melanjutkan, bahwa meskipun sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, suatu objek tetap bisa dimiliki dan dikelola oleh siapapun selama tidak bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2010.

Ismala Dewi: “Kalau Dibeton Semua Sungai Jadi Seperti Selokan Besar”

Ibu yang satu ini bergelar Doktor Ilmu Hukum. Tapi, ia rela berurusan dengan sampah berbau busuk, berbasah-basah nyebur ke kali Ciliwung, tak bosan-bosannya ngobrol dengan warga di sepanjang DAS yang belum tentu semuannya ramah. Dan semua itu dilakoninya tidak hanya sehari, sebulan, tapi bertahun-tahun.

Lalu hasil apa yang didapat oleh Ismala Dewi?

Tentu ia senang. Bukan, bukan karena materi yang ia dapat. Melainkan ia bisa melihat masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Depok berubah ke arah yang lebih baik. Mereka tak lagi membuang sampah sembarangan. Sungai menjadi bersih. Mereka pun tak lagi membuat rumah mepet dengan sungai. “Kalau sungai meluap kan bisa mencelakai anak-anak dalam rumah,” katanya.

Singkatnnya, ekosistem sungai jadi terjaga baik.

cikambangan2(Sumber foto: http://www.depokterkini.com/2015/10/saung-pustaka-air-wadah-edukasi-peduli.html)

Hanya itu tujuannya?

Tentu tidak. Bersama dengan Komunitas Ciliwung Depok (KCD) Ismala Dewi mulai merencanakan ekosistem Ciliwung berbasis konservasi sungai, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 tersebut, awalnya dikemas alam program Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (Pengmas UI).

Lewat pemberdayaan yang dilakukan, potensi-potensi yang dimiliki masyarakat mulai muncul. Tidak hanya menghadirkan beragam kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, tapi juga mengubah perilaku hidup masyarakat terhadap sungai.

Akhir Juli lalu, di rumahnya yang asri dikawasan Kampung Utan Kayu, Depok. Ibu tiga anak yang juga masih aktif mengajar di Fakultas Hukum UI ini bercerita. Tak hanya perjuangannya membangun ekowisata Ciliwung Depok, tapi juga tentang kenapa suaminya mau membantu.

Kenapa ibu memilih DAS Ciliwung Depok sebagai kawasan ekowisata ?

Pada dasarnya saya senang dengan air, disertasi saya juga tentang air. Saya memlih Ciliwung Depok, karena sebelumnnya sempat melakukan riset terlebih dahulu. Ciliwung Depok mempunyai potensi  wisata yang bagus. Diantaranya ada di Cikambangan, Depok, dimana terdapat Gedung Batu Putih, dan biota sungai yang masih asri. Masyarakat yang tinggal dikawasan DAS Ciliwung Depok, juga mempunyai kuliner yang khas. Salah satunya kecap,yang rasanya enak sekali. Sayangnya Sungai Ciliwung pada saat itu banyak sampah, baik yang berasal dari buangan industri maupun limbah rumah tangga.

cikambangan3(Sumbe fotor: http://www.depokterkini.com/2015/10/saung-pustaka-air-wadah-edukasi-peduli.html)

Permasalahan apa yang terjadi?

Di Ciliwung saya bertemu dengan Pak Taufik, yang pada saat itu baru membentuk KCD. Bersama dengan komunitas ini, saya mulai memetakan masalah. Diantaranya, tidak tertatanya penggunaan lahan di sepanjang sungai membuat tebing sungai semakin banyak yang longsor. Keberadaan bangunan juga menjadi masalah, harusnya kan jarak ideal 15 (lima belas) meter dari titik sungai tidak ada bangunan. Ini malah ada perumahan dekat sungai. Air juga menurun kualitasnnya akibat pencemaran.

Permasalahan lain juga ada di pemerintah daerah, SDM yang menangani Ciliwung yang berada di Dinas Lingkungan Hidup misalnya, baru setahun sudah dirotasi. Hingga kami harus memulai presentasi lagi, adaptasi lagi. Hal itu yang menyebabkan koordinasi dengan pemerintah daerah agak kurang, harus ada pemahaman lagi.

Dinamika yang terdapat di lapangan sangat tajam, terutama yang menyangkut komunitas. Ada beberapa komunitas yang bersaing memperebutkan wilayah kekuasaan.

Lalu apa yang ibu lakukan?

Dibantu suami, saya memback-up dan memberikan dorongan kegiatan KCD dari sisi hukum, dan perijinan. Biar mereka lebih percaya diri dalam melangkah. Kepada masyarakat kami berikan pemahaman agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Hal itu kami mulai dari anak-anaknya terlebih dulu. “Kami ajarkan mereka dengan cerita bergambar, biar mereka senang. Lalu kita membuat gerakan rumah tangga ramah air, agar sungai terlihat bersih. Kita juga mencoba mendorong pemerintah agar tidak melakukan normalisasi sungai, karena hal tersebut bisa merusak sungai. Bila tujuannya ingin mendapatkan air yang bagus, tanam saja bambu yang bisa menjernihkan air. Kalau di beton semua, sungai seperti selokan besar saja.”

Kegiatan ekowisata itu apa ya?

Kami ada kegiatan menyusuri sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu. Tantangannya kalau arum jeram di sungai Citarik banyak bebatuan, di Ciliwung bambu jadi perintang. Pada saat menyusuri sungai-sungai tersebut, kita ada beberapa tempat pemberhentian. Nah, ditempat pemberhentian tersebut, masyarakat sekitar berjualan berbagai macam makanan dan cindera mata. Terkadang mereka juga menampilkan kesenian betawi, seperti silat dan lainnya. Hal ini bisa menambah penghasilan buat masyarakat. Kegiatan ini memang tidak selalu ada, tergantung pemesanan atau dilakukan pada acara-acara tertentu. Beberapa perusahaan yang pernah melakukan wisata air di Ciliwung diantarnya: Hero dan Astra. Dalam kegiatan ini kami juga melakukan kerjasama dengan mahasiswa pencinta alam dan PMI, agar lebih aman. Basecamp kita ada dibawah jembatan menuju perumahan Grand Depok City (GDC) Depok.

Sebenarnya apa yang hendak dicapai dari kegiatan ekowisata ini dan bagaimana hasilnnya sekarang?

Masyarakat yang tinggal DAS Ciliwung Depok menyadari potensi yang mereka miliki. Ekosistem di sungai juga terjaga. Hasil terpenting yang di dapat dari kegiatan, ada kemajuan yang di dapat.

Secara fisik dibandingkan tahun 2014 lalu sudah banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Sampah tidak lagi terlihat di mana-mana, ada toilet umum di bangun di pinggir sungai. Karena memang tujuan ekowisata yang kami buat ini untuk konservasi, bukan bisnis. Kalupun nanti ada nilai komersilnya itu hanya ikutan saja. Kalu buat saya sendiri, tidak memikirkan nilai komersilnya. Yang penting buat saya bisa berbuat baik dengan kemampuan yang saya miliki.

Apa tantangannya?

Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Sekarang ini ketika ekowisata sudah berjalan, banyak yang mengaku-ngaku kalau itu hasil kerjanya. Padahal saya betul, kalau itu kami di KCD yang memulainya. Beberapa kelompok mulai banyak yang mencoba ikut serta, tapi kami tahu orientasi bukan pada konservasi tapi pada bisnis.

Khusunya industri kecil sendiri tantangannya, mereka masih sering membuang limbah ke sungai. Tapi kami sadar, tidak akan bisa memperingatkannya dengan memakai hukum yang benar. Biar bagaimanapun mereka butuh makan, apalagi saat ini dalam keadaan sulit. Hal ini yang bisa kami lakukan secara persuasif tidak bisa secara paksa. Nanti akan timbul perlawanan dari mereka.

Program apa yang selanjutnya dilakukan?

Masih tetap dalam kerangka ekowisata. Bila sebelumnya fokus ke pemberdayaan masyarakat, kini kami fokus ke tanaman. Kami tengah mengembangkan aquaponik dan hidroponik di wilayah tangkapan air atau catchmentarea yang berada di pinggir Sungai Ciliwung. Kami membuat percontohan dulu di empat RT. Lalu warga akan kita panggil untuk melihat bagaimana memanfaatkan gelas-gelas plastik, dan kaleng-kaleng bekas untuk dijadikan sebagai wadah tanaman. Masyarakat memang harus kita libatkan, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan kehidupan di pinggir sungai.

Yang pasti, kegiatan ekowisata ini tetap harus jalan. Ada atau tidak adanya dana. Itu sudah kita niatkan. Apalagi yang namanya ekowisata itu tidak bisa setahun selesai, harus berkelanjutan.

Bagaimana membagi waktu antarapekerjaan, keluarga dan kegiatan di KCD?

Kebetulan saya mempunyai suami yang passion-nya sama dengan saya. Ketiga anak saya sudah besar-besar semua. Anak kedua sudah menyelesaikan S2, anak pertama sedang menyelesaikan tesis. Sedangkan yang paling bungsu baru menyelesaikan S1-nya. Saya sendiri dari dulu sudah banyak kegiatan, jadi tidak ada masalah di keluarga.

Budi suswanto

Sumber:  Tabloid Nova (14-20 Agustus 2017) halaman 36—37.

Pentingnya Peran Ibu dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Kamis, 10 Agustus 2017 Dr. Mutiara Hikmah melakukan program pemberdayaan masyarakat sebagai narasumber pada  Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di desa Tapos 2,  kecamatan Tenjolaya, Bogor.

IMG-20170815-WA0010

Kegiatan ini dikemas melalui Seminar Parenting. Seminar Parenting ini diadakan di sebuah majelis taklim dengan peserta ibu-ibu yang kebanyakan berusia muda. Menurut Mutiara Hikmah dengan konsep majelis taklim inilah antusias warga sekitar terlihat dengan keseriusan mendengarkan materi mengenai pentingnya peran ibu dalam pendidikan anak usia dini.

IMG-20170815-WA0007

Mutiara Hikmah menambahkan ibu-ibu muda yang kebanyakan hanya berpendidikan SMP dan SMA sangat perlu pencerahan bagaimana caranya mendidik anak saat ini.

“Pendidikan anak usia nol–tujuh tahun peran ibu sangat dominan. Apa yang diinginkan seorang ibu pada anaknya nanti dapat diterapkan pada rentang usia ini, contoh membiasakan kebiasaan baik seperti membaca Al Quran.” Ucap Mutiara Hikmah.

IMG-20170815-WA0008

Untuk itu, Mutiara Hikmah menyarankan agar ibu-ibu dapat melakukan penanaman nilai-nilai keluarga, nilai-nilai agama, nilai-nilai masyarakat, norma dan etika sedini mungkin agar anak dapat menjadi manusia berkarakter, cerdas, beriman dan bertaqwa nantinya.