Sudirman, S.H., M.H. berhasil meraih Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia setelah berhasil mempertahankan atas disertasinya yang berjudul "Pengaturan Fungsi dan Wewenang TNI-POLRI Di Bidang Keamanan Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Sejak Perubahan UUD 1945". Dihadapan sidang terbuka Universitas Indonesia di bawah Pimpinan Ketua Sidang Pj. Dekan Fakultas Hukum Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H.,M.H.
Promotor : Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Ko Promotor : Kusnanto Anggoro
Penguji :
- Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.,
- Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.,
- Prof. Dr. Laica M. Marzuki, S.H.,
- Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A.
Sidang Promosi Doktor berlangsung pada hari Selasa, 17 Juli 2012 di Balai Sidang Djokosoetono Kampus UI Depok, Doktor baru memperoleh nilai dari sudut Yudicium Sangat Memuaskan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat kepada Doktor baru dan keluarga.
Berikut ABSTRAK
Tujuan penelitin ini adalah menemukan dan menganalisis ruang lingkup pengaturan fungsi dan wewenang TNI - Polri di bidang keamanan nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUDNRI 1945, menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemisahan fungsi dan wewenang TNI – Polri serta keterlibatan pihak-pihak lain selain TNI - POLRI dalam bidang keamanan nasional. Hasil temuan dan analisis tersebut diatas, dapat memberi masukan kepada penentu kebijakan dalam perumusan sistem keamanan nasional, yang memuat pokok-pokok pikiran atau gagasan dan aspirasi aktual yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Serta dapat memberi kemudahan dan/atau membantu dalam menyusun kebijakan lebih lanjut berkait dengan penyelenggaraan sistem keamanan nasioanal dan menciptakan pola kerja yang terkoordinasi, sinergi yang terintegrasi secara kelembagaan antara seluruh aktor keamanan nasional. Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum. Penelitian ini mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta mengenai keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyelenggaraan keamanan nasional ini tetap bertumpu pada prinsip persatuan dan kesatuan. Mekanisme ini juga mesti berprinsip kebersamaan dan keterpaduan sehingga mencerminkan adanya integritas antar komponen bangsa. Karena itu satu model koordinasi, kerjasama dan pengorganisasian yang terpadu, terintegrasi dan saling bersinergi amat dibutuhkan, Dari sudut sistem keamanan nasional, fungsi pertahanan (TNI) dan keamanan (polri) merupakan dua sisi dari satu mata uang, kedua lembaga negara ini memerlukan sinergi yang lebih sistematik di bawah fungsi keduanya sebagi bagian integral dari sistem keamanan nasional. Sinergi sistemik memungkinkan diperolehnya hasil guna serta daya guna yang maksimal dalam menjaga ketahanan nasional bangsa. Dengan demikian sinegitas hubungan, tugas kewenangan dan tanggung jawab TNI dan Polri dalam pemeliharaan keamanan nasional merupakan perwujudan dari tuntutan historis dan filosofi kehidupan bernegara dalam konteks Neagara Kesatuan Republik Indonesia.
ABSTACT
The purpose of this research is to discover and analyze the function of setting the scope and authority of military of Indonesia and Police in the Field of National Security In Indonesia after the change of state administration system UUDNRI 1945, finding and analyzing the factors that influence the separation of functions and authority of f National Security In Indonesia - Police and the involvement of the parties other than military - Police in the field of national security as an organizer of the state. The findings and analysis above, can provide inputs to policy making in the formulation of national security system, which includes the main points of thoughts or ideas and aspirations that can actually be scientifically justified. And to provide convenience and / or assist in formulating further policies related to the implementation of national and security system created a coordinated working patterns, integrated institutional synergy between all actors of national security. The study of law is essentially a problem solving activity. The way of solving the problem conducted by researchers with a way to identify and qualify the facts and seek legal norms in force, to then draw conclusions based on the facts and legal norms. The study used a normative legal studies to understand the application of legal norms to the facts about national security.
The results showed the mechanism of implementation of national security is still based on the principle of unity and oneness. This mechanism should also be principled unity and coherence that reflect the integrity between the components of the nation. Because it is a model of coordination, cooperation and organization of a unified, integrated and synergized sorely needed, From the point of the system of national security, defense function (TNI) and security (national police) are the two sides of a coin, both institutions this country requires synergy more systematic under both function as a integral part of the national security system. Systemic synergies possible in order to obtain results and maximum efficiency in maintaining the national defense of the nation. Thus sinergitas relationships, duties and responsibilities of the authority of military and police in the maintenance of national security manifestation of the historical and philosophical demands of civic life in the context of the Unitary Republic of Indonesia.
| < Prev | Next > |
|---|
